GADAI DAN FIDUSIA

PENGERTIAN GADAI

Gadai berasal dari terjemahan kata “pand” ( bahasa Belanda) atau “pledge” atau “pawn” (bahasa Inggris).

Pasal 1150 KUHPerdata

 “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW

“Hak Kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan”.

DASAR HUKUM GADAI

1. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata.
2. Artikel 1196 v v, titel 19 Buku III NBW.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan PP no. 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

SUBJEK

Pemberi Gadai (pandgever)

Orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur Pemberi Gadai :

•         Orang atau Badan Hukum

•         Memberikan jaminan berupa benda bergerak

•         Kepada Penerima Gadai

•         Adanya pinjaman uang

OBJEK

Penerima Gadai (pandnemer)

Orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada Pemberi Gadai.

Badan Hukum di Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah Perusahaan Gadai, didirikan berdasarkan :

1. PP No. 7/1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
2. PP No. 10/1970 tentang Perubahan atas PP No. 7/1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. PP No. 103/2000 tentang Perum Pegadaian.

PERUM PEGADAIAN

Maksud dan Tujuan

1. Turut menghindarkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah kebawah melalui penyedian dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundangan lainnya
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 PP No. 103/2000 tentang  Perum Pegadaian.

Kegiatan Usaha

1. Menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan Jaminan Fidusia
2. Pelayanan Jasa Titipan
3. Pelayanan jasa sertifikasi logam muliadan batu adi
4. Unit toko emas
5. Industri perhiasan emas
6. Usah-usaha lain yang menunjang maksud dan tujuan tersebut diatas.

BENTUK DAN SUBSTANSI PERJANJIAN GADAI

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdata.

Pasal 1151 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK) meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo.

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PEMBERI GADAI DAN PENERIMA GADAI

Hak Penerima Gadai (Pasal 1155 KUHPerdata) :

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban Penerima Gadai (Pasal 1154, 1156, 1157 KUHPerdata) :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi.
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai.
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya.

Hak Pemberi Gadai (Pasal 1155 KUHPerdata) :

1. Menerima Uang gadai dari penerima gadai
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kewajiban Pemberi Gadai (Pasal 1154 KUHPerdata) :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

HAPUSNYA GADAI

Hapusnya gadai telah ditentukan didalam pasal 1152 KUHPerdata dan Surat Bukti Kredit (SBK).

KUHPerdata Pasal 1152 ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. Barang Gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, dan
2. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

JAMINAN FIDUSIA

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiduce, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan.

Fidusia juga lazim dikenal dengan eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.

Pengertian dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Pengertian Fidusia menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang :

Suatu cara pengoperan pemilik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh Debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun beziter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar.

Pengertian Jaminan Fidusia dalam UU Nomor 1 ayat 2 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang maksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

UNSUR FIDUSIA

Unsur-unsur Jaminan Fidusia adalah :

1. Adanya Hak Jaminan;
2. Adanya Objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

LATAR BELAKANG TIMBULNYA LEMBAGA FIDUSIA

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia menurut paparan para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga Gadai (pand) mengandung banyak kekurangan, antara lain :

1. Adanya asas inbezitstelling yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi benda bergerak berwujud karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut.
2. Gadai atas surat-surat piutang, yang dalam pelaksanaannya memiliki kelemahan yaitu :
3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.

DASAR HUKUM

Maksud ditetapkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

1. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia;

KELEBIHAN KEKURANGAN

KELEBIHAN GADAI

1.      Dalam gadai barang yang dijaminkan tetap menjadi kepemilikan si pegadai meskipun berada di tangan penerima gadai.

2.      Barang yang digadaikan dapat diambil sewaktu-waktu meskipun belum habis jangka waktu yang ditentukan.

KEKURANGAN GADAI

Pemilik barang wajib mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan barang yang digadaikan karena hak kepemilikan berada pada si pegadai

KELEBIHAN FIDUSIA

Pemilik barang lebih diuntungkan dengan jaminan ini karena yang berpindah hanya haknya saja bukan barang yang dijaminkan

KEKURANGAN FIDUSIA

Penerima jaminan hanya menerima hak dari barang yang dijaminkan dan tidak dapat menikmati barangnya hal ini berbanding terbalik dengan gadai.

KESIMPULAN

Jadi penulis menyimpulkan bahwa gadai adalah solusi terbaik apabila seseorang ingin member atau menerima suatu jaminan, karena kedua belah pihak mendapatkan hak yang sama yaitu ;

1.      Pemberi gadai dapat menikmati uang yang dipinjam dari si penerima gadai

2.      Penerima gadai dapat menikmati barang yang digaikan dari si pemberi gadai sesuai dengan perjanjian jaminan tersebut.